PERAWAT HONORER : Apakah punya hak untuk sejahtera ??

Hari ini (8/2/2018) saya menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Dafam Teras Kita, Cawang, Jakarta Timur yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Perawat Honorer (GNPHI) yaitu organisasi yang memperjuangkan nasib, status, dan kesejahteraan perawat honorer dibawah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

IMG20180208103757

Dalam pembukaan Sekjen PPNI (DR. Mustikasari) menyampaikan dukungan kepada GNPHI untuk terus memperjuangkan status dan kesejahteraannya dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekjen PPNI juga menyampaikan bahwa dalam berjuang harus penuh kesabaran dan keyakinan karena tidak mudah meraihnya.

Giliran berikutnya pengantar dari Ketua GNPHI (Andi Irwan) menyampaikan data dan fakta bahwa perawat honorer yang berjumlah 81.110 orang menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Perawat honorer bekerja pagi, siang dan malam baik di wilayah terpencil, pedesaan, dampai dengan perkotaan. Namun yang sangat menyedihkan adalah sebagian dari mereka tidak mendapatkan gaji/upah dari pemerintah selama dalam pengabdiaannya. Sebagian yang lain mendapatkan upah bervariasi jumlahnya antara 100-600 ribu perbulan. Sebagian lagi ada yang mendapatkan upah lebih besar dari itu, tapi hampir semuanya dibawah UMR. Hal ini sangat menyedihkan karena perawat yang berpendidikan minimal sarjana muda, nasibnya tidak sebaik buruh yang hanya rata-rata lulusan SMA.

Ketua GNPHI juga menyampaikan bahwa nasib perawat honor tidak hanya menyangkut masalah upah, tetapi juga masalah status yang tidak jelas. Padahal ada yang sudah 20 tahun mengabdi pada negeri ini. Lagi-lagi buruh swasta paling lama 3 tahun menjalani kontrak kerja, setelah itu harus diangkat pegawai tetap, sementara perawat honorer yang sudah bekerja belasan tahun tidak pernah diangkat jadi pegawai negeri oleh pemerintah. Aneh kan……?

Setelah mengabdi belasan tahun, muncul pula peraturan peraturan yang menjegal peluang para honorer untuk menjadi pegawai negeri, yaitu pembatasan usia maksimal 35 tahun. Peraturan yang sama sekali tidak mempertimbangkan pengabdian para honorer kepada negeri ini. Sunggur kebijakan yang tidak dibuat oleh orang bijak…….huhh……

Waktu saya menulis blog ini, sedang berbicara pembicara pertama dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bicara ngalor ngidul tentang berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Beberapa point petingnya yang disampaikan beliau dan hasil diskusi akan saya tuliskan dalam blog ini.

IMG20180208112210

Pertama, presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam membuat kebijakan pengangkatan pegawai dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Kedua, Menteri Pemberdayaan Apartur Negara bisa mengeluarkan peraturan/kebijakan teknis mengenai pengangkatan pegawai termasuk pengangkatan perawat honorer untuk menjadi PNS.

Ketiga, Banyak peraturan daerah tentang pengangkatan pegawai yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga bisa dibatalkan secara hukum melalui judicial review. Hal ini termasuk jika ada SK pengangkatan pegawai bukan dari Pembina Kepegawaian yaitu Bupati, Gubernur dan Kemenpan. Diluar itu SK pengangkatan pegawai batal demi hukum.

Keempat, ada fenomena sebagian perawat honor (suka rela) menandatangani surat pernyataan/perjanjian yang isinya menyatakan tidak akan menuntut gaji dan status PNS. Hal ini harus diabaikan karena faktanya perawat tersebut telah bekerja sekian lama di instansi pemerintah. (Lagian kalo menurut saya perjanjian yang merugikan salah satu pihak dalam agama juga batal kan…..). Lagi  pula mempekerjakan orang lain tanpa menggaji dan tanpa status yang jelas kan sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hayoo cek lagi Undang-Undang Tentang HAM. Saya sependapat dengan pernyataan bahwa ini merupakan perbudakan modern.

Kelima,  Ada diskriminasi yang sangat kontras dimana pengangkatan status menjadi PNS berlaku untuk profesi lain tetapi tidak berlaku untuk perawat. Hal ini bisa dilihat dari keputusan kementrian kesehatan yang hanya mengangkat Dokter Umum, Dokter Gigi dan Bidan saja. Sama sekali tidak ada perawat yang diangkat didalamnya.

Keenam, Undang-Undang HAM diantaranya mengatur apa saja hak rakyat yang harus diterima dari negara. Oleh karena itu perlakukan kepada perawat honorer yang tidak diberi gaji dan status yang jelas bisa dibantu advokasi oleh Kemenkumham, karena mempekerjakan orang tanpa upah melanggar peraturan perundangan, norma dan asas kepatutan.

Ketujuh, Surat edaran Kemenkes mengenai larangan pengangkatan tenaga honorer tidak kuat dan tidak mengikat. Sehingga masih memungkinkan pejabat daerah mengabaikannya. Oleh karena itu seharusnya larangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundangan.

Kedelapan, Negara harus hadir memberikan kepastian status dan pengupahan yang jelas dan tegas untuk perawat honorer. Tidak bisa dipungkiri lagi perawat honorer merupakan salah satu pilar yang mendukung pertahanan negara dan bangsa, yang telah mengabdi dan berjuang untuk kesehatan rakyat.

Sudah jam 12 lewat, saatnya makan siang…..hehehe…. Sesi 1 ditutup dengan harapan pembicara yang hadir menjadi penyambung lidah dan jembatan penghubung antara GNPHI dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan para perawat honor. Aamiin.

Jakarta, 08 Februari 2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s