PERAWAT HONORER : Apakah punya hak untuk sejahtera ?? (Session 2)

Pembicara kedua adalah Anggota Komisi II DPR RI (Bpk. Mardani) yang mewakili Ketua Komisi II yang tidak bisa hadir memenuhi undangan. Sebelum memulai paparan beliau membacakan isi surat Menpan RB ke DPR dan menyerahkan copy nya kepada Ketua Umum PPNI (Mungkin sebagai bocoran hehehe). Berikut ini beberapa point yang bisa saya catat dari hasil diskusi dengan beliau :

IMG20180208135817
Bpk Mardani Anggota Komisi II DPR RI pakai baju batik biru.

Pertama, Pengangkatan CPNS harus lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan selekasi kompetensi bidang. Selain itu Menpan RB minta data yang valid, akurat dan lengkap. Adapun bagi yang lulus test CPNS pasti diangkat dan bagi yang belum lulus masih diberi kesempatan. Hal ini merupakan hal-hal yang menghambat kejelasan nasib honorer.

Kedua, GNPHI harus punya roadmap lengkap dengan tanggal dan waktunya untuk memanfaatkan era tahun politik. Perubahan status dan nasib GNPHI memerlukan dukungan politik. Oleh karena itu harus memanfaatkan semua kekuatan politik baik di legistlatif maupun di eksekutif.

Ketiga, Demonstrasi dan Mogok nasional mungkin diperlukan untuk memberikan tekanan kepada pengambil keputusan agar membuat kebijakan yang berpihak kepada honorer.  Hal ini perlu dipertimbangkan karena dialog-dialog dan komunikasi yang persuasif selama ini belum membuahkan hasil. Hal ini pula harus dijadikan pertimbangan sebagai bagian dari proses percepatan (aceleration) perjuangan.

Keempat, Tenaga honorer/Sukarela seharusnya berhak mendapatkan hasil kapitasi BPJS, karena pada kenyataannya yang melakukan pelayanan terhadap pasien BPJS adalah banyak perawat honorer/sukarela. Namun kenyataannya hasil kapitasi BPJS ini hanya dinikmati oleh pegawai yang berstatus PNS. Hmmm….. kok bisa ya… yang kerja siapa, yang dapat duit siapa….

Kelima, Harusnya tidak diberlakukan status P3K untuk perawat yang bekerja di instansi pemerintah. Status yang ideal adalah PNS, karena perawat melakukan salah satu pekerjaan (profesi) utama didalam pelayanan kesehatan. P3K seharusnya hanya berlaku bagi kalangan profesional yang ingin mengabdi di instansi pemerintah, bukan untuk pegawai karir. Misalnya profesional ingin mengabdi pada negara menjadi direktur rumah sakit atau jabatan struktural tertentu.

Keenam, Jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran dan merebut hak kita setelah melakukan semua kewajiban.

IMG20180208135715

Akhirnya semoga perjuangan ini tidak sia-sia, selalu mengarah kepada kebaikan dan Ridho Allah SWT. Tiada kata lelah dalam berjuang……

Jakarta, 08 Februari 2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s